Tim Vipers Polres Tangsel Tahan 31 Tersangka Bawa Sajam Golok Sisir

DEWAN PIMPINAN PUSAT ALIANSI INDONESIA MENDUKUNG SEPENUHNYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BP. IR. H. JOKO WIDODO. BARANG SIAPA MENGGANGGU, MERONGRONG KEWIBAWAAN PEMERINTAH YANG SAH, INGIN MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI, MAKA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MAKAR, DAN AKAN BERHADAPAN DENGAN MASYARAKAT INDONESIA MELALUI ALIANSI INDONESIA. TTD. H. DJONI LUBIS, KETUA UMUM ALIANSI INDONESIA

MEDIA ALIANSI INDONESIA

Dipublikasikan: Rabu, 20 Desember 2017 10:22

MAI, Tangerang Selatan. Tim Vipers gabungan Sat Reskrim Polres Tangsel dan Unit Reskrim Polsek Ciputat dengan dibawah pimpinan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Fadli Widiyanto SIK.,SH.,MH dan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP A. ALEXANDER SH.,SIK.,MM.,MSi., dan Kapolsek Ciputat Kompol Doni S., SE, telah mengamankan 83 (Delapan puluh Tiga) orang dengan 31 (Tiga Puluh Satu) ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Secara Tidak Berhak Menguasai Senjata Tajam sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun sampai dengan seumur hidup.

Kejadian penahanan sekelompok pemuda ini, berawal pada hari Minggu dini hari pukul 03.30 WIB, Team Vipers gabungan Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan dan Unit Reskrim Polsek Ciputat, melakukan Patroli Represif. Saat itu ada sekelompok pemuda sedang bergerombol di depan Stasiun Kereta Api Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan. Kemudian dilakukan upaya penggeledahan terhadap 83 (Delapan puluh tiga) orang, ternyata ditemukan 31 (tiga puluh satu) orang membawa senjata tajam (sajam), yang akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok masyarakat lain (17/12).

Kapolrest Tangerang Selatan, AKBP Fadli Widiyanto SIK.,SH.,MH., menjelaskan bahwa selain melanggar hukum, hal ini sangat membahayakan masyarakat lain, dan bisa terjadi salah sasaran orang kalau sampai tawuran. "jelas melanggar hukum ini, kita kenakan tersangka dengan pasal Tindak Pidana Secara Tidak Berhak Menguasai Senjata Tajam, Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun sampai dengan seumur hidup. Tersangka kita amankan untuk menjalani Proses Penyidikan di Polres Tangerang Selatan," jelas Fadli.

Penelusuran yang dilakukan menunjukkan adanya seorang tersangka, atas nama MZ yang menjadi Trigger aksi ini, dengan menyebarkan berita menggunakan HP sehingga pelaku lain berkumpul memicu teman-temannya berkumpul. MZ mengakui bahwa dirinya yang mengumpulkan teman-temannya lewat Hp. "Ya saya yang ngumpulin teman-teman pake Hp. Tujuannya untuk tawuran. Ada yang pakai senjata tajam GOSIR. Golok Sisir yang dibikin sendiri," jawab MZ saat diminta keterangan awak media.

Dalam peristiwa ini tidak ada korban, karena belum terjadi bentrokan atau tawuran. Tersangka pembawa sajam terdiri dari pelaku dewasa sebanyak 11 (sebelas) orang dan pelaku dibawah umur (14 - 17 tahun) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Lebih banyak pelaku dibawah umur (anak-anak). Saat ditanya bagaimana penanganan terhadap pelaku dibawah umur oleh kepolisian, Fadli menjelaskan bahwa tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Bukan menurut keadaan umur tersangkanya. "kita tetap mengikuti hukum yang berlaku atau yang dikenakan, bukan menurut umur tersangka. Undang-undang darurat yang dikenakan tidak menyebutkan menurut umur bagi yang bawa sajam. Hak pelaku dibawah umur (anak) tetap diperhatikan. Nanti ada Bapas juga yang menangani." ungkap Fadli dengan tenang.

Tersangka Tindak pidana secara tidak berhak menguasai Senjata Tajam, sebagai berikut:

1. MZ (selaku korlap), Tangerang, 03 April 1998, 19 tahun, Pelajar (SMK Bina Insan Nusantara Kelas 3 SMK) ,islam, Jl. Amal Bakti Rt 05 / 02 Kota Tangsel (anak dibawah umur).

2. Hz, Tangerang, 13 Mei 2002, 15 Th, Islam, Pelajar ( SMK Puspita Bangsa Kelas 1 SMK), Jl. Merpati Raya Rt 04/03 (anak dibawah umur).

3. AF, Tangerang Selatan, 05 Maret 2002, 15 Th, Islam, Pelajar (SMK Puspita Bangsa kelas 1 SMK). Jl. Merpati Raya Rt 04/03 (anak dibawah umur).

4. RL, Tangerang Selatan, 03 Maret 2002, 15 Th, Islam, Pelajar (SMK Puspita Bangsa Kelas 1 SMK), Jl. Merpati Raya Gg. Murai II Sawah Lama Ciputat Tangsel (anak dibawah umur).

5. RS, Jakarta, 21 Mei 2000, 17 Th, Islam, Pelajar (SMK Puspita Bangsa Kelas 3 SMK), Jl. H. Toran Rt 05/01 Ciputat Tangsel (anak dibawah umur).

6. RS, Tangerang, 09 Desember 2002, 15 Th, Kristen, Pelajar ( SMP Erenos Ciater Kelas 2 SMP), Jl. Merpati Raya No 43 (anak dibawah umur).

7. FP, Jakarta, 02 Februari 1999, 17 Th, Islam, Tidak Sekolah, Jl. Gg Tego Rt 02/04 Kel Sawah Lama Tangsel (anak dibawah umur).

8. NK, Tangsel 22 Sept 2002, 15 Th, Islam, Pelajar (SMP Pratama Kelas 3 SMP), Bulak buri Tangsel (anak dibawah umur).

9. MR, Tangerang, 18 Nov 2001, 16 Th, Islam, Pelajar (SMK Muhammadiyah Ciputat kelas 2 SMK), Jl. Merpati Raya Gg. Murai 1 Rt 04/03 Kp. Sawah Ciputat Tangsel (anak dibawah umur).

10. AYCD, Tangsel, 10 Juni 2001, 16 Th, Islam, Pelajar (SMK Pratama Kelas 2 SMK), Jl. Murai 2 Sawah lama Ciputat Tangsel (anak dibawah umur).

11. MBP, Tangerang, 03 Sept 2000, 17 Th, Islam, Pelajar (SMK Bunda Kartika kelas 3 SMK), Jl. Merpati Raya Rt01/0 (anak dibawah umur).

12. SA, Tangerang, 15 Sept 2001, 16 Th, Islam, Pelajar (SMK Muhammadiyah ciputat kelas 2 SMK), Jl. Merpati Raya Rt01/01 (anak dibawah umur).

13. AS, Jakarta, 22 Februari 2001, 16 Th, Islam, Pelajar (SMAN 9 Tangsel kelas 2 SMA), Jl. Elang III no 17 Rt 04/03 Ciputat Tangsel (anak dibawah umur).

14. AR, Jakarta, 24 April 2000, 17 Th, Islam, Tidak Sekolah, Jl. KH. Dewantara Gg juki Rt 02/05 (anak dibawah umur).

15. MKS, Jakarta, 02 Juni 1996, 20 Th, Islam, Tidak Bekerja, Jl. Sawah Baru Rt 04/06 (dewasa).

16. MAN, Tangerang, 15 Nov 1999, 18 Th, Islam, pelajar (SMK Jakarta Wisma Kelas 3 SMK), jl. H. Toran Rt 05 / 01 (anak dibawah umur).

17. MSP, Bandar Lampung, 17 Agustus 2001, 16 Th, Tidak Sekolah, Jl. Sawah Baru Ciputat Tangsel (anak dibawah umur).

18. MY, Tangsel, 04 April 1999, 18 Th, Islam, Tidak Bekerja, Jl. Musyawarah Rt 05/04 (dewasa).

19. AS, Tangerang 25 Juni 1994, 22 Th, Islam, Tidak Bekerja, Pondok Ranji Rt 03/02 Tangsel (dewasa).

20. DP, Tasikmalaya, 08 Juni 1997, 20 Th, Islam, Ojek Online, Jl. Pondok Ranji Rt 03/02 Tangsel (dewasa).

21. WP, Tangerang, 28 Juni 1994, 23 Th, Islam, Buruh Pabrik, Jl. Merpati Rt 01/01 Sawah Baru Ciputat Tangsel (dewasa).

22. RM, Tangerang, 26 Agustus 2002, 15 Th, Islam, Pelajar (SMP PGRI Ciputat kelas 3 SMP), Jl. K.H. Dewantara Kompm Depkes Blok A3/9 Tangsel (anak dibawah umur).

23. RMN, Tangsel, 23 Mei 2013, 14 Th, Islam, Pelajar (SMP PGRI Ciputat kelas 2 SMP), Jl. Merpati Raya No 37 Rt 04/03 Tangsel (anak dibawah umur).

24. MFH, Tangerang, 08 Februari 2002, 15 Th, Islam, Pelajar (SMP Pratama Jombang kelas 3 SMP), Jl. Merpati Raya No 37 Rt 04/03 Tangsel (anak dibawah umur).

25. AAD, Tangsel, 15 Mei 2004, 13 Th, Islam, pelajar (SMP Informatika Ciputat kelas 2 SMP), Pondok Ranju Rt 03/12 Tangsel (anak dibawah umur).

26. MF, Tangerang, 13 Agustus 2002, 15 Th, Islam, Pelajar (SMP Pratama kelas 3 SMP), Jl. Masjid Arahman rt 10/12. (anak dibawah umur).

27. RI, Tangerang 28 juni 2001, 16 Th Islam, Tidak Sekolah, Jl. Perum Komp BI Rt 04/03 Kedaung Ciputat Tangsel (anak dibawah umur).

28. EDM, Tangerang, 11 Maret 1996, 21 Th, Islam, Tidak Bekerja, Ciater Pondok Sentul Pondok Aren Tangsel (dewasa).

29. AMT, Jakarta, 28 Juli 1996, 21 Th, Islam, Gg. Tego Rt 02/04 Kap Sawah lama Ciputat Tangsel (dewasa).

30. NSP, Jakarta, 04 Nov 1994, 24 Th, Islam, Tidak Bekerja, Jl. Murai 2 Rt 04 / 03 (dewasa).

31. Nj, Tangerang, 15 Agustus 1993, 24 Th, Islam, Tidak Bekerja, Jl. Merpati Raya Rt 03 / 04. (Dewasa).

Barang bukti senjata tajam berbagai jenis, yaitu;
- 13 Bilah Celurit
- 2 Bilah Golok
- 1 Bilah Badik
- 2 Bilah Pedang
- 1 buah besi panjang
- 1 bilah Golok Sisir (Gosir)
- 1 bilah pedang samurai
- 2 buah besi lancip
- 2 buah klewang

Tindakan yg dilakukan untuk selanjutnya yaitu:
1. Menghubungi orang tua tersangka untuk proses pendampingan anak sebagai Tersangka
2. Menghubungi Bapas dan P2TP2A untuk kepentingan Penyidikan
3. Menghubungi pihak sekolah untuk diambil keterangan
4. Melakukan Tes Urine kepada para pelaku untuk melakukan pengecekan indikasi penggunaan Narkoba atau Minuman Keras.

Melihat kejadian tersebut, Deny Yuliandi, salah satu pengurus ormas FBN RI (forum bela negara republik Indonesia) di Tangsel, mengaku sangat prihatin dan menghimbau agar orang tua seharusnya lebih perhatian lagi ke anak-anak. ”jangan lengah mengawasi keberadaan anak-anak, apalagi jika sudah larut malam tidak ada anak-anak di rumah. Harus segera dicari. Bisa juga didorong ikut kegiatan yang positif. Sehingga generasi masa depan bangsa ini tidak menjadi berantakan nantinya. Saya kira harus dimulai dari keluarga. Karena keluarga itu benteng pertahanan anak-anak. Ini sudah jadi salah satu inisiatif bela negara bagi masyarakat. Sesuai dengan semangat Bela Negara yang kita peringati tiap tanggal 19 Desember, Hari Bela Negara. Dirgahayu Hari Bela Negara Nasional yang ke-69," ungkap Deny dengan semangat.

Sementara itu, aktivis Lembaga Aliansi Indonesia, Melvin Boy, berharap agar siskamling dapat aktif kembali dan perlu ditingkatkan pembinaan untuk anak-anak dibawah umur apalagi yang sudah putus sekolah. Bila perlu di tempat yang rawan tawuran dipasang CCTV. Semoga tingkat kerawanan dan kenakalan anak-anak remaja yang melanggar hukum makin berkurang atau tidak ada lagi di kota Tangerang Selatan. [MAI-Tangsel]

BERITA TERKAIT

Aliansi Indonesia Pertanyakan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Di Pemda Karimun

Bersyukur Aliansi Indonesia Membantu Warga Desa Lamunti, Kab. Kapuas - Kalteng

Dukungan Ketua Umum LAI Terhadap Nelayan Kecil di Brebes, Jawa Tengah

Camat Diminta Tidak Paksakan Diri Gusur PKL di Jalan Cempaka Putih Raya

Salah satu pantai di Kendal yang menarik untuk dikunjungi adalah Pantai cahaya. Atraksi lumba-lumba untuk media pengobatan menjadi salah satu daya tariknya. Jika Anda biasa berwisata ke berbagai tempat, akan Anda dapati Pantai Cahaya menawarkan rasa berbeda.

Pantai Cahaya adalah salah satu tempat wisata pantai yang terletak di Rowosari, Kendal. Pantai ini cukup berdekatan dengan Pantai Sendang Sikucing. Tempat wisata ini dikelola oleh PT Wersut Seguni Indonesia (WSI) yang menjadi lembaga konservasi mamalia pertama di Indonesia sejak tahun 1999. Salah satu yang dijadikan andalan di kawasan wisata ini adalah lumba-lumba.

Tempat ini lengkap sebagai tempat wisata. Alamnya yang indah, fasilitas yang lengkap dan tersedianya beragam atraksi wisata. Bagi yang suka bercengkrama bersama keluarga di kolam, Water Kingdom bisa jadi pilihan. Ada juga kebun binatang mini dengan koleksi binatang yang cukup lengkap. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan matahari terbenam di Taman Sunset Pantai Cahaya.

NANTIKAN

KEHADIRAN

ATRAKSI

PENTAS

LUMBA-LUMBA

DI KOTA ANDA

KETUA UMUM DPP ALIANSI INDONESIA (Klik Foto/Nama Untuk Melihat Struktur Lengkap)

IRAWATI DJONI LUBIS
KETUA UMUM
Telp.:

Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, Irawati Djoni Lubis mengajak seluruh Anggota Dewan Pengurus, dari DPD, DPC, DPAC, dan Ranting Anggota Aliansi di tanah air, mari kita hilangkan budaya Iri, Dengki, Sirik dan Su-udzhon, yang hanya menimbulkan keresahan dan permusuhan di antara kita. Yuk..... tumbuh kembangkan lagi budaya Santun, Tatakrama kehidupan sosial yang saling menghormati dan menghargai yang telah diwariskan oleh para leluhur kita sebagai perisai kepribadian bangsa, karena dengan kepribadian itulah kita akan Menjadi Bangsa yang Besar dengan tatanan kehidupan sosial yang sejuk, rukun, damai dan tenteram. Dengan konsepsi budaya asli milik bangsa kita, Insya Allah kita akan menyongsong kehidupan berkebangsaan dan bernegara yang diridhoi oleh Tuhan YME, di Dunia maupun di Akhirat, Amin...........!

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (Klik Foto/Nama Untuk Melihat Struktur Lengkap)

K.P. NORMAN HADINEGORO, SE

KETUA DEWAN PEMBINA

H.M. GUNTHER GEMPARALAM, SE, MA

KETUA DEWAN PENGAWAS

IRJEN POL (PURN) ARYANTO SUTADI, MH., M.SC

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

AYU JAZIMAH

WAKIL BENDAHARA UMUM

SYAHRIZAL

KA DEPARTEMEN ORGANISASI & KADERISASI

SAIF ALMUSTADHOAFIN

KA DEPARTEMEN PUSAT DATA & INFORMASI

DJ. PRANA (RIVAN)

KA DEPARTEMEN SATGAS & INVESTIGASI

AGUSTINUS PETRUS GULTOM, SH

KA DEPARTEMEN PENGAWASAN ASET & KEUANGAN

MOCH JODHI HUSEIN

KA DEPARTEMEN PEMUDA

BURHANUDDIN, S. AB

KA DEPARTEMEN JASA & USAHA

PURWO BUDHIARTA

KOORDINATOR NASIONAL RESCUE

YANI SURYANI ANIFAH

KA DEPARTEMEN PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK

SOFYAN SITORUS

KA DEPARTEMEN KESEHATAN

K. H. SYAFRUDIN MAHUD

KA DEPARTEMEN PEMBINAAN MENTAL & ROHANI

TEGUH NUR CAHYO, SH

KA DEPARTEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

M. ABD. ROZAK (JOKO)

KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT

M. HIDAYATULLAH

KOORDINATOR BID. HUKUM

STAF KHUSUS KETUA UMUM (Klik Foto/Nama Untuk Melihat Struktur Lengkap)

BRIGJEN TNI (PURN) SISWO MEINDARYANTO

STAF KHUSUS BID. INTELIJEN

DR. BURHAMAN, SH, MH

STAF KHUSUS KETUA UMUM

AGUS KURNIAWAN

STAF KHUSUS BID. UMUM

IR. YOHANES LE. M. SI

STAF KHUSUS BID. UMUM

TRI DJOKO

STAF KHUSUS BID. UMUM

DASFERIYADI

INTELIJEN & INVESTIGASI

TARNO (BERRO)

STAF KHUSUS BID. UMUM

M. THOHA

STAF KHUSUS KETUA UMUM BID. PEREKONOMIAN

AZUAR ANAS

STAF KHUSUS BID. MEDIA & KOMUNIKASI

THABRANI

STAF KHUSUS BID. KADERISASI & ORGANISASI

UMAR

STAFF KHUSUS KETUA UMUM

LINGGAR HANGGAR BIANTORO

STAF KHUSUS BID. UMUM

SERVATIUS SADIPUN, SH, M. HUM

STAF KHUSUS BID. HUKUM

RAHMAT OLOAN

STAF KHUSUS BID. UMUM

BURMAWI

STAF KHUSUS BID. UMUM

PRATONDO

STAF KHUSUS BID. UMUM

SHINTA SETIAWATY

STAF KHUSUS BID. UMUM

SAMSI

STAF KHUSUS BID. LITBANG

R. INDRA SAFRI A

STAF KHUSUS KETUA UMUM

PROF. MOH. REZA SEDAGHAT LARIJANI

STAF KHUSUS KETUA UMUM

SUSILO

STAF KHUSUS BID. UMUM

ANDI SETYANTO

STAF KHUSUS BID. UMUM

JAPAR SODIK

STAF KHUSUS BID. SOSIAL KONTROL, CSR & AMDAL

YOLLY RISNAWATI, SH

STAF KHUSUS BID. HUKUM

AJI SURYANTO, ST

STAF KHUSUS BID. UMUM

EKO BUDIYONO

STAF KHUSUS BID. SOSIAL KONTROL, CSR & AMDAL

SAMBAS HARIBISMA

STAF KHUSUS BID. UMUM

AKHIRUL SOLEH

STAF KHUSUS BID. SOSIAL KONTROL, CSR & AMDAL

YUVENTUS NANI

STAF KHUSUS BID. SOSIAL KONTROL, CSR & AMDAL

SRI HARTINI

STAF KHUSUS KETUA UMUM

PEJABAT NEGARA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si.

KPK tidak henti-hentinya mengingatkan Pemerintah untuk terus bekerja mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Diawali dengan menyampaikan Harta Kekayaan Pribadi, Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, khususnya Pengguna atau Pengelola APBN/APBD, tidak perlu segan-segan untuk berkoordinasi dengan KPK, karena masalah dan tantangan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia kedepan akan lebih komplek dalam menghadapi pasar bebas regional maupun internasional. Aparatur Pemerintah harus bersih dari budaya korup dan kolusif. KPK yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia, tidak akan tebang-pilih dalam memberantas korupsi di seluruh tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U.

Pemerintah akan terus melakukan penataan terhadap kehidupan perpolitikan di dalam negeri, agar realitas politik dan penegakan hukum akan berjalan beriringan mewarnai situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang aman, rukun dan tertib. Pemerintah juga akan berupaya untuk mengikutsertakan seluruh rakyat, agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjalankan roda perpolitikan nasional, dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan menuju tahap kehidupan rakyat Indonesia yang berdaulat, bermartabat dan disegani dalam percaturan politik internasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.

Untuk menjadikan konstitusi sebagai landasan hidup bernegara, pemerintah selaku pengemban amanat rakyat dalam merencanakan dan melaksanakan sistem pembangunan ekonomi nasional, sudah semestinya selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja para pelaku ekonomi. Sebagai penanggungjawab dan sekaligus pelindung rakyat, pemerintah melalui kementerian-kementerian yang berada dibawah koordinasi Menko Perekonomian, tidak segan-segan untuk menindak tegas, siapapun yang berusaha menjalankan praktek-praktek monopoli dan oligopoli yang umumnya cenderung mengeksploitasi kepentingan rakyat yang berbasis pada sektor riil.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia merupakan faktor penting yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa/negara. Negara dengan sumber daya manusia unggul tentunya memiliki kemampuan lebih dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri serta terlepas dari ketergantungan dari negara/bangsa lain. Oleh karena itu kebudayaan yang tak lepas dari perjalanan umat manusia harus senantiasa dirawat dan dibangun, agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam IPTEK, namun juga memiliki mental yang tangguh, tidak tercerabut dari akar budaya bangsa, berkepribadian santun terhadap sesama serta menghormati alam semesta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan

Indonesia merupakan negara dengan dua pertiga luas wilayahnya adalah laut, dan selama ratusan tahun telah dikenal sebagai negara/kerajaan maritim, sehingga laut merupakan potensi aneka sumber daya alam yang harus dikelola dengan tepat agar kekayaan yang ada di laut menjadi kekuatan ekonomi negara. Ditunjang letak geografis yang strategis, sudah seharusnya menempatkan Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam kerangka hubungan internasional, baik dari aspek geo politik, IPTEK, pariwisata, pertahanan dan stabilitas keamanan regional (Asia-Pasifik). Untuk itu pemerintah akan bersinergi dengan semua elemen masyarakat, sehingga dunia kemaritiman nasional, akan menjadi kebanggaan segenap rakyat Indonesia.
Menteri Pertahanan

Letjen TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Ditinjau dari aspek luas wilayah dan letak geografi Indonesia yang membentang di belahan equator selatan bumi, maka untuk menjaga wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Di samping pengembangan serta peningkatan aspek kekuatan militer, Kementerian Pertahanan melalui pola kerjasama dengan berbagai komponen bangsa akan intens melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan, termasuk usaha-usaha pemberdayaan ekonomi rakyat di wilayah-wilayah terpencil, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ketrampilan, terutama daerah-daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.
Menteri Sekretaris Negara

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Penyelenggaraan negara membutuhkan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan yang handal, tertib dan akurat, sehingga keputusan/kebijakan pemerintah senantiasa berlandaskan data dan realita agar tepat guna untuk mewujudkan cita-cita menyejahterakan rakyat, menciptakan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai. Dengan demikian akan terwujud pula hubungan saling menghormati dan mempercayai antara pemerintah dengan rakyat.
Menteri Dalam Negeri

Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D

Diawali dengan nasionalisasi data kependudukan di seluruh tanah air, Pemerintah akan terus berupaya melakukan pendataan terhadap kepemilikan dan aset, termasuk data yang menjadi studi kajian terhadap proyeksi pertumbuhan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-politik, akan merangkul dan mengajak semua lapisan rakyat, agar tetap konsisten menjaga serta memelihara harmonisasi hubungan antar sesama, memegang teguh norma-norma kesusilaan yang telah disepakati, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang selama ini telah menjadi khazanah tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia secara kultural.
Menteri Luar Negeri

Retno Lestari Priansari Marsudi

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, akan diaktualisasikan dalam menjalin hubungan internasional yang berdasarkan azas kesetaraan dan saling menghormati. Oleh karena itu, secara terus-menerus pihak Kementerian Luar Negeri senantiasa akan pro-aktif menyuarakan prinsip-prinsip penegakan hukum internasional, penghormatan terhadap hak azasi manusia, turut berperan aktif dalam upaya kemerdekaan bangsa-bangsa, baik kemerdekaan secara yuridis formal maupun kemerdekaan dari eksploitasi politik dan ekonomi, serta senantiasa ikut berupaya mewujudkan tata kelola dunia yang lebih berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip universal.
Menteri Agama

Yaqut Cholil Qoumas

Pemerintah telah membuat program penyelesaian atas sengketa aliran yang terdapat didalam masing-masing agama yang diakui oleh negara. Kementerian Agama atas nama pemerintah, secara tegas telah membuat pemahaman dan deskripsi tentang organisasi keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan, badan-badan keagamaan, dan komunitas keagamaan, dengan agama itu sendiri, sehingga masyarakat tidak akan terprovokasi oleh campur-aduk pemahaman yang senantiasa mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini perlu sosialisasi dan pemahaman yang serius, karena landasan ideologi negara, PANCASILA telah menempatkan Sila I, yaitu azas ketuhanan sebagai perisai bangsa. Agama dan kepercayaan merupakan pilihan pribadi yang merupakan hak azasi setiap warga negara, sehingga negara wajib hadir untuk melindungi dan menjamin kemerdekaan tersebut.
Menteri Hukum dan HAM

Yasonna H. Laoly

Disamping mencatat keberadaan Badan-Badan Hukum dan Undang-Undang Negara, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia akan lebih pro-aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang cara-cara memahami dan mematuhi semua aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jalinan koordinasi dengan berbagai instansi serta institusi yang selama ini telah berjalan, akan lebih ditingkatkan lagi, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan supremasi hukum yang berazaskan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.

Kementerian Keuangan dengan kewenangan yang ada, akan melakukan pembenahan-pembenahan administrasi dan pengelolaan anggaran. Melalui pola kerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang berkaitan langsung dengan keuangan maupun sistem keuangan negara, penerapan disiplin anggaran adalah mutlak, dan pemerintah tidak akan segan-segan memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Melalui dirjen-dirjen yang ada dibawah Kementerian keuangan, Pemerintah juga akan memberlakukan sistem pengawasan internal yang akan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan, dalam rangka Keamanan dan Keselamatan uang Negara.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nadiem Anwar Makarim

Pembangunan mental dan karakter generasi muda Indonesia kedepan, adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah melalui dunia pendidikan yang diawali dari pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan ditingkat Dasar adalah jenjang pendidikan yang sangat menentukan bagi pertumbuhan mental dan karakter. Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah akan menempatkan prioritas pendidikan yang berbasis kepada wawasan kebangsaan yang meliputi seluruh pelosok wilayah kepulauan nusantara. Setelah melewati jenjang pendidikan Dasar dan Menengah, diharapkan anak-anak Indonesia di seluruh tanah air akan memahami sejarah perjalanan bangsa dan negaranya. Kurikulum pendidikan ditingkat Dasar dan Menengah akan disesuaikan dengan kebutuhan membangun kemandirian serta kedaulatan Bangsa dan Negara dalam pergaulan masyarakat dunia.
Menteri Kesehatan

Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU

Program Kerja Kementerian Kesehatan yang selama ini telah berjalan, akan ditingkatkan lagi efektifitas dan proporsionalitasnya. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat maupun Daerah serta Puskesmas, akan lebih mengedepankan pelayanan gratis, atau semurah mungkin bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menyusun program pendirian pusat-pusat pelayanan kesehatan atau posko-posko pelayanan kesehatan di seluruh tanah air, terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil, sehingga realitas kehidupan sosial masyarakat terpencil dan daerah perbatasan, tidak akan lagi menjadi pembicaraan dan sorotan umum yang senantiasa mencoreng nama baik negara dan pemerintah, buruknya gizi dan penanganan penyakit, tidak lagi menjadi isu politik pihak-pihak tertentu yang selalu berusaha memanfaatkan situasi dan kondisi negatif.
Menteri Sosial

Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T.

Dalam perspektif Ke-Indonesiaan, Kementerian Sosial sedang menggalang kerjasama dengan beberapa Kementerian dan komunitas-komunitas non pemerintah, untuk mendirikan pusat-pusat informasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Pusat Informasi Sosial, akan berfungsi sebagai sarana komunikasi dan wadah aspirasi rakyat, disamping sebagai sarana pemberdayaan, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah yang berkesinambungan.
Menteri Ketenagakerjaan

Dra. Hj. Ida Fauziyah

Oleh karena lebih dari 70% usia angkatan kerja rakyat Indonesia adalah para pekerja yang secara umum terbagi dalam dua sektor, formal dan informal, maka pemerintah menjadikan kehidupan dan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh, sebagai barometer mengukur tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Kebijakan terhadap pembinaan, pengiriman, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, disusun dalam kerangka hubungan industrial berdasarkan penghormatan akan hak azasi manusia yang besifat universal.
Menteri Perindustrian

Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

Konsepsi pengembangan dunia industri di tanah air, sedang diupayakan pemerintah sebagai usaha menunjang usaha-usaha sektor riil yang dijalankan oleh masyarakat di pedesaan, terutama usaha-usaha pertanian, perkebunan dan perikanan, bukan justru mematikan usaha-usaha rakyat. Industri besar yang mengelola pertambangan dan hasil-hasil tambang, akan diatur didalam ketentuan tersendiri, dalam rangka proteksi terhadap kepentingan pertumbuhan dan pengembangan usaha-usaha sektor mikro yang dijalankan oleh rakyat.
Menteri Perdagangan

Muhammad Lutfi

Kementerian Perdagangan telah menyusun program kerja pemerintah yang mengarah kepada promosi hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil-hasil kerajinan kerajinan tangan yang diproduksi oleh rakyat, baik untuk kepentingan pasar domestik, maupun luar negeri. Sedangkan promosi dan penjualan hasil-hasil tambang, baik migas maupun non migas, pemerintah telah mempersiapkan rancangan kesepakatan yang akan mempertimbangkan dampak-dampak yang tidak akan merugikan kepentingan rakyat, daerah dan segenap potensi sumber daya yang ada.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Untuk menata, mengelola dan memanfaatkan energi dan sumber daya mineral yang ada, pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan yang selama ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan akan keseimbangan ekosistem. Eksploitasi energi dan sumber daya mineral yang tidak terkendali, tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan hidup bagi masyarakat lokal, tetapi lebih jauh lagi, akan mempengaruhi sisi lain dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk reputasi Bangsa Indonesia sendiri dalam pergaulan internasional.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Basuki Hadimuljono

Kebutuhan akan pembangunan dan pengadaan infrastruktur yang merupakan urat nadi bagi sistem perekonomian rakyat, yang nota bene adalah basis perekonomian nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mempersiapkan agenda kerja yang memprioritaskan pembangunan pelabuhan-pelabuhan rakyat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kepulauan yang selama ini sulit mengirimkan hasil-hasil usahanya keluar dari wilayah tempat usahanya. Untuk lebih memudahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan berupaya menyelesaikan sengketa-sengketa tanah/lahan dengan masyarakat adat dan pemilik tanah/lahan, yang selama ini mungkin masih belum tuntas pembayaran ganti rugi, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

Penataan sistem transportasi nasional yang selama ini sedang dilaksanakan, akan terus ditingkatkan dengan upaya membangun infrastruktur yang memudahkan akses ke sentra-sentra ekonomi dan bisnis. Untuk menghubungkan kepentingan transportasi antar Penduduk di seluruh wilayah nusantara, pemerintah akan merangkul dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya, yang secara simultan akan sangat bermanfaat untuk kepentingan mengawasi dan mengamankan kedaulatan wilayah negara.
Menteri Komunikasi dan Informatika

Jhonny G. Plate

Kecenderungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah hampir menyeluruh di seantero bumi nusantara, telah mendorong pemerintah untuk serius memandu dan sekaligus mengawal penggunaan perangkat teknologi informasi maupun komunikasi, agar tidak berdampak negatif bagi pertumbuhan dan dinamika perubahan dalam kalangan masyarakat luas. Kementerian Komunikasi dan Informatika, atas nama pemerintah, adalah penanggungjawab penuh terhadap peredaran dan pengaturan perangkat teknologi yang rentan dengan penyalahgunaan.
Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

Masalah pertanian di tanah air, adalah masalah yang sangat penting dan strategis, oleh sebab itu pemerintah secara terus-menerus berupaya melindungi dan mengembangkan usaha-usaha sektor pertanian, sesuai dengan geografi Indonesia yang agraris. Perluasan areal pertanian, serta pengadaan fasilitas penunjang produksi pertanian, akan menjadi prioritas pemerintah, termasuk pendirian pabrik-pabrik pupuk, dan atau pengadaan jaringan distribusi pupuk yang mampu menjangkau kebutuhan petani di seluruh Indonesia. Melalui pola bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, termasuk POLRI, Kementerian Pertanain akan mengawasi praktek-praktek konversi lahan pertanian untuk kepentingan-kepentingan lain yang akan merugikan rakyat.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pemerintah sangat prihatin dengan kondisi beberapa daerah di seluruh Indonesia yang di sekitarnya selama ini beroperasi perusahaan-perusahaan yang aktif mengeksploitasi sumber-sumber daya alam. Setelah berakhirnya masa eksploitasi atau izin tambang yang dimiliki, umumnya semua perusahaan pergi meninggalkan tanah/lahan eks tambang tersebut terbengkalai begitu saja. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menyusun beberapa program yang meliputi proses perizinan pengelolaan, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup dan hutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan

r. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh negara, akan digiring kearah kemandirian para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Para petani budidaya dan nelayan, akan dibekali oleh pemerintah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang nantinya akan menjadi nilai tambah dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, para petani dan nelayan juga akan diberikan beberapa pemahaman yang berkaitan dengan pemeliharaan ekosistem dan kelestarian habitat bagi jenis-jenis hayati tertentu.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Abdul Halim Iskandar

Melalui kerjasama dengan Kementerian Menteri Dalam Negeri dan kementerian lainnya yang berhubungan langsung dengan wilayah kerja dan orientasi kegiatan kementerian, atas nama pemerintah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, senantiasa akan memfokuskan diri pada pemetaan dan pendataan, baik mengenai geografi kewilayahan, maupun statistik kependudukan setiap desa, sehingga pemerintah mempunyai akurasi data yang valid dalam membuat atau menyusun program umum pembangunan yang berbasiskan pedesaan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD

Banyaknya kasus sengketa tanah atau lahan yang masuk persidangan di lembaga-lembaga peradilan hampir di seluruh tanah air, telah memicu Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menginventarisisasi kembali tanah-tanah atau lahan-lahan yang selama ini tumpang-tindih dalam kepemilikannya. Untuk itu, pemerintah akan segera membuat pengklasifikasian serta memperjelas kepemilikan atas tanah, terutama antara tanah negara, tanah pengusaha dan tanah rakyat. Pemerintah akan melakukan registrasi ulang dengan melibatkan semua unsur pimpinan di tingkat desa dan kecamatan, sehinga kebijakan pemerintah tentang pertanahan, tidak terkesan sebagai penerus kebijakan kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan dunia usaha dibandingkan kepentingan rakyat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas

Suharso Monoarfa

Perencanaan pembangunan nasional merupakan kunci arah serta keberhasilan pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Didukung dengan koordinasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait lainya, perencanaan pembangunan nasional wajib mengacu kepada upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang diimplementasikan melalui penyusunan skala prioritas, alokasi anggaran yang tepat, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu program kerja yang telah disusun Kementerian Rencana Pembangunan Negara/Kepala Bappenas senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan maupun keamanan dan ketertiban.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo, SH

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara intens akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan-Badan dan atau Biro-Biro Pengawasan internal yang ada di setiap Kementerian dan instansi pemerintah lainnya, dalam tugas-tugas penertiban, sebagai bagian dari pendayagunaan. Dalam kasus-kasus tertentu dan keadaan-keadaan tertentu yang dinilai sulit ditertibkan, maka pihak Kementerian Peneritban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak akan segan-segan untuk merekomendasikan kepada aparat kepolisian maupun kejaksasan, untuk melakukan penyidikan dan penindakan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Erick Thohir

Pengelolaan Badan-Badan Usaha Milik Negara, kedepan lebih kepada pembenahan-pembenahan, baik sistem administrasi dan akuntansi keuangan, maupun konsep manajerial yang selama ini belum secara maksimal dijalankan. Sebagai badan usaha yang didirikan dan dikelola dengan menggunakan anggaran negara yang notabene adalah uang rakyat, maka sudah seyogianya keuntungan yang diperoleh pun untuk kepentingan rakyat yang akan disalurkan dalam berbagai bentuk, yang nantinya akan diatur melalui Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah.
Menteri Koperasi Dan UKM

Drs. Teten Masduki

Sesuai dengan azas, bentuk dan sifatnya, koperasi yang secara tegas dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional di dalam konstitusi negara, Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyusun program kerja yang mengutamakan adanya stimulasi bagi sebagaian masyarakat untuk mendirikan dan atau mengembangkan badan-badan usaha berbentuk koperasi. Oleh karena keterbatasan modal untuk usaha-usaha produksi, pemerintah akan berupaya agar melalui badan usaha koperasi, masyarakat mampu menjalankan usaha-usaha jasa pemasaran dan distribusi, terutama distribusi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada umumnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A

Pesona bumi nusantara yang indah dan menakjubkan, sebagian besar masih belum terjamahkan oleh manajemen pengelola objek-objek wisata yang selama ini lebih fokus pada pengembangan bisnis di tempat-tempat wisata yang sudah ada. Unik dan indahnya panorama Indonesia yang belum disentuh Pemerintah dan Swasta, merupakan potensi kepariwisataan alam Indonesia yang harus ditumbuhkembangkan oleh Kementerian Pariwisata saat ini. Sebagai Anggota Kabinet Kerja, Menteri Pariwisata juga akan menghidupkan dunia kepariwisataan Indonesia untuk kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan, seperti wisata Bahari, wisata keagamaan, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata riset bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.
Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan prestasi para wanita Indonesia, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah berkomitmen untuk terus menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan, tidak bersifat parsial. Program pemerintah untuk memberdayakan perempuan, dapat dilakukan secara simultan dengan upaya perlindungan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah juga mengharapkan adanya dukungan dari semua elemen masyarakat, karena suksesnya kaum perempuan Indonesia adalah suksesnya bangsa Indonesia.
Menteri Ristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional

Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.

Konsistensi pemerintah terhadap perbaikan sistem pendidikan nasional yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, senantiasa akan berkoordinasi dan bekerjasama mensukseskan program umum pendidikan nasional Indonesia, dalam rangka kaderisasi kepemimpinan nasional Indonesia yang bermoral, bermartabat, dan mampu mengantarkan bangsa dan negaranya menjadi bangsa dan negara terhormat dan disegani karena kepribadian, kemandirian dan kemampuan mempertahankan wilayah kedaulatan negara.
Menteri Pemuda dan Olahraga

Zainudin Amali

Dalam rangka menggiring kehidupan generasi muda Indonesia untuk lebih produktif dan dinamis, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menjalin kerjasama dengan semua instansi pemerintah, swasta, bahkan dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan kemampuan yang ada, secara maksimal akan terus berupaya meningkatkan prestasi olahraga para atlet nasional yang selama ini telah berjasa mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Pembinaan yang dilakukan, akan dikoordinasikan dengan organisasi-organisasi atlet yang dinilai aktif dan professional dalam membangun dunia keolahragaan di tanah air.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Jenderal TNI. Agus Subiyanto

Tentara Nasional Indonesaia (TNI) adalah tulang punggung pertahanan negara. Oleh karena itu, TNI di semua Angkatan (Darat, Laut dan Udara), bertanggungjawab terhadap keberadaan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah Prajurit Sapta Marga yang senantiasa bersiaga penuh menjaga setiap jengkal tanah Ibu Pertiwi, siapapun yang merongrong dan atau mengganggu kewibawaan bangsa dan negara, TNI tidak segan-segan untuk bertindak tegas, demi harga diri dan kehormatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berada didepan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Dalam melayani dan melindungi masyarakat, POLRI senantiasa bekerjasama dengan semua elemen masyarakat itu sendiri, setidak-tidaknya, semua rakyat Indonesia akan menjadi Polisi bagi dirinya sendiri.
Jaksa Agung

ST Burhanudin

Sebagai salah satu garda terdepan dalam upaya supremasi hukum di tanah air, secara hirarkis jaksa di seluruh Indonesia akan dibekali dengan pemahaman tentang beberapa azas moralitas yang hakikatnya adalah memiliki derajat lebih tinggi daripada hukum-hukum formil dan hukum materiil. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung telah menyusun program kerja yang meliputi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi seluruh jaksa dalam membuat berita acara maupun dakwaan terhadap suatu perkara, sesuai dengan motto, “walau langit akan runtuh, keadilan dan kebenaran harus tetap ditegakkan di muka bumi ini”, dan dalam konteks Ke-Indonesiaan, tentu sesuai dengan andasan ideologi dan landasan konstitusi negara.
Kepala Staf Kepresidenan

Jenderal TNI(Purn) Moeldoko

Kantor Staf Presiden harus mengutamakan kompetensi dan integritas di jajarannya agar dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis dapat berjalan dengan baik dan optimal
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Sekretariat Kabinet (disingkat Setkab) adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas yang sangat vital dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga perumusan dan penyiapan analisis yang cepat, tepat dan akurat atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman menjadi sangat krusial dalam pengambilan keputusan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan fungsi: Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal. Berkembang dan majunya dunia usaha sangat tergantung pada penanaman modal (investasi), sehingga dengan demikian harus mampu menerjemahkan kebijakan Presiden dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dengan memangkas berbagai proses birokrasi yang berbelit-belit dan tidak perlu.